Kendalikan Gejolak Harga, Terapkan Sistim Resi Gudang

BANDUNG, (PR).-

Pemerintah daerah diminta segera mengimplementasikan sistem resi gudang dalam tata niaga beras. Hal ini penting untuk menjamin ketahanan pangan serta meningkatkan nilai tukar petani di Jawa Barat.

“Kompleksitas tata niaga beras, sudah sangat sulit untuk diperbarui. Oleh karena itu, perlu sistem baru,” ujar Wakil Ketua Umum Kadin Jabar Bidang Pertanian, Kehutanan, dan Peternakan, Sonson Garsoni di Bandung, Minggu (24/1).

Menurut Sonson dalam tata niaga perberasan yang ada saat ini, sudah memunculkan berbagai anomali di Jawa Barat. Di antaranya rutinitas kelangkaan beras setiap bulan Desember-Maret. Padahal produksi beras Jawa Barat sebenarnya jauh lebih tinggi dari kebutuhan.

Produksi beras Jawa Barat kurang lebih 1,1 juta ton, sedangkan konsumsi masyarakatnya 400.000-an ton. Seharusnya tidak ada alasan terjadi gejolak harga beras. Tetapi anehnya setiap tahun terjadi masalah kenaikan harga beras akibat kelangkaan.

“Ini artinya ada yang salah dalam pengendalian suplai, sehingga di Jabar yang produksi berasnya berlimpah bisa terjadi kelangkaan. Di luar itu, berbagai upaya untuk menaikkan NTP juga, sepertinya tidak pernah berhasil,” katanya.

Sonson menilai sistem resi gudang bisa menjadi jawaban mengatasi masalah itu. Akan tetapi agar bisa efektif diperlukan peran pemda, menjadi inisiator memperkenalkan sistem itu.

Menurut dia, setiap pemkot/pemkab dan pemprov idealnya bisa mendirikan BUMD untuk mengurusi perberasan dengan menggunaakan sistem resi gudang. Untuk menghemat pembiayaan dan kebutuhan gudang bisa bekerja sama pemilik gudang yang ada. Sehingga permodalan bisa dioptimalkan untuk pembelian gabah. 

Tokoh pengusaha beras Jabar H. Ermaya menilai pemerintah pusat tidak serius dalam memperkenalkan sistem resi gudang. Terbukti sudah bertahun-tahun dikeluarkan aturannya, sampai saat ini relatif tak ada implementasinya.

Ia mendukung jika pemda berinisiatif dalam pemasyarakatan sistem resi gudang. Terutama di daerah penghasil beras. Sehingga Jabar bisa menerapkan manajemen suplai, agar tidak terjadi kelangkaan beras.

Berbasis bisnis

“Untuk infrastruktur gudang di Jabar ini sudah cukup banyak, dan saya kira pemilik-pemiliknya bersedia bekerja sama. Apalagi jika ini dikaitkan dengan kepentingan ketahanan pangan. Akan tetapi, pengembangan sistem resi gudang ini harus berbasis bisnis, jika ingin berkembang” katanya.

Sementara pengamat ekonomi pertanian dari ISEI Bandung Yuyus Yudistria mengatakan jika pemda mau serius memberlakukan sistem resi gudang di daerah bukan hal yang sulit. Karena berbagai infrastruktur yang diperlukan relatif sudah memenuhi.

“Gudang-gudang sudah banyak, permodalan bisa menggunakan BPR pemda ataupun Bank Pembangunan Daerah. Tinggal kemauan dan keseriusan dalam mengimplementasikannya saja. Dan saya kira ini selayaknya diprioritaskan, mengingat pertanian merupapakan core business Jabar,” katanya. (A-135)***