Penghapusan bea masuk beberapa produk pangan dinilai siebagai kebijakan yang kontraproduktif terhadap pengembangan sektor pertanian. Selain menurunkan inflasi sesaat, relatif tak ada manfaat lain dari kebijakan tersebut. Malah, hal itu hanya akan menimbulkan gangguan untuk produksi pertanian nasional.”Saya melihat pemerintah seperti mau gampangnya saja, tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjangnya. Melihat inflasi tinggi dipicu oleh produk-produk pangan. impor saja supaya suplainya banyak dan menurunkan harga di pasar. Padahal, masalahnya tidak sesederhana itu,” ujar pengamat ekonomi pertanian, jfuyus Yudfetria, di Bandung, Tamis (3/2).

Menurut dia, pembentukan inflasi di pasar domestik yangdipicu oleh produk-produk pangan tidak semata-mata karena gangguan suplai yang cuaca ekstrim. Namun, juga ada masalah distorsi dalam rantai distribusi yang sudah berlangsung sejak lama. Oleh karena itu, penambahan pasokan dari impor sangat diragukan akan efektif menurunkan harga.

Di sisi lain, penghapusan bea impor bahan-bahan pangan tersebut akan mendorong Indonesia menjadi negara yang net impor pangan. Artinya, kedaulatan pangan akan terganggu, sama saja dengan mengurangi kedaulatanbangsa.

Wakil Ketua Umum Kadin Jabar Bidang Pertanian, Kehutanan, dan Peternakan, Sonson Garsoni menilai, pemerintah saat ini tidak punya keseriusan dalam menangani sektor pertanian. Hal tersebut bisadilihat dari minimnya kebijakan yang dibuat pemerintah di sektor pertanian.

“Saya melihat pembebasan bea masuk hanya untuk antisipasi inflasi, bukan untuk ketahanan pangan. Karena sampai saat ini insentif-insentif di sektor pertanian tetap tak ada,” katanya. Menurut Sonson, kebijakan pembebasan bea impor, dalam konteks ketahanan pangan, akan banyak merugikan daripada menguntungkan. Dalam jangka pendek, pembebasan bea impor yang berdekatan dengan panen raya bulan Maret, akan membuat harga gabah menjadi anjlok.

Untuk jangka menengah dan jangka panjang, pembebasan bea masuk akan membuat ketahanan pangan nasional menjadi lebih lemah. Hal tersebut akan menghambat upaya mencapai swasembada pangan.

Sonson mencontohkan, pembebasan bea impor untuk kacang kedelai akan menghambat pengembangan kacang ko-ro sebagai pengganti kacang kedelai. Padahal, jelas-jelas kedelai merupakan tanaman subtropik yang tidak akan optimal dikembangkan di Indonesia yang iklimnya tropis. Berbeda dengan kacang koro yang sudah terbukti tumbuh baik di iklim tropis.

Hal serupa juga terjadi pada gandum untuk pembuat tepung terigu, yang sebenarnya sudah punya penggantinya yang bisa tumbuh baik di Indonesia, yakni tepung garut (berasal dari sejenis umbi ganyol) yang sudah sejak sepuluh tahun lalu dikembangkan. “Jadi aneh jika kita bicara ketahanan pangan, tapi tak ada upaya untuk mengembangkan produksi pangan dalam negeri,” katanya. (A-135)***