Masalah sampah akan ada di setiap masyarakat- terutama wilayah padat seperti Singapura- yang aku ambil gambarnya dari daerah Clark Quay dan Orchad Road. Masalahnya, ada kesadaran tinggi dan kepatuhan pada hukum jika masyarakat Singapura membuang sampahnya ke 3 jenis tempat sampah berbeda.
Berbeda dengan masyarakat Indonesia, yang menganggap sampah bukan masalah. Kenapa harus repot-repot…………………………………barangkali begitu fikirnya.
Sebenar
nya kebersihan bisa mendatangkan devisa, setidaknya para turis mancanegara akan lebih lama tinggal dan berbelanja jika saja wilayah kita enak dan bersih. Jadi kebersihan bagian dari masalah ekonomi juga.
nya kebersihan bisa mendatangkan devisa, setidaknya para turis mancanegara akan lebih lama tinggal dan berbelanja jika saja wilayah kita enak dan bersih. Jadi kebersihan bagian dari masalah ekonomi juga.Berikut wawancara PR dengan ahli pengelolaan sampah yang diterbitkan PR, 7 desember 2004.
Mengubah Perilaku Masyarakat terhadap Sampah
MENGATASI masalah sampah bukan hanya sekadar membersihkan lingkungan yang kotor dan tercemar akibat sampah yang berserakan. Mengatasi sampah juga bukan cuma membangun fasilitas TPS (tempat pembungan sementara) dan TPA (tempat pembuangan akhir).
Berulangkali pemerintah daerah bekerja keras meningkatkan armada dan pembangunan tempat pembuangan sampah, namun hasilnya akan sia-sia jika perilaku masyarakat tak berubah. Hal itu ditekankan Ketua Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Unpad, Prof. Dr. H. Kusnaka Adimihardja, M.A., dalam wawancara dengan Pikiran Rakyat yang selengkapnya kami sajikan di bawah ini.
**
Pikiran Rakyat: Sebagai warga Kota Bandung, apa yang bapak lihat dari masalah sampah dan penanganannya selama ini ?
Kusnaka: Sebagai warga kota, jelas yang tampak di depan mata Kota Bandung tidak sebersih 10 atau duapuluh tahun lalu. Ini masalah serius, tetapi harus kita akui sampah hanya merupakan masalah sub sistem. Masalah bertambahnya penduduk Kota Bandung, seperti juga pertamabahan penduduk Indonesia yang sangat pesat tentu berdampak sangat luas. Sekira 50 persen penduduk Indonesia menempati kota-kota besar, sehingga kebutuhan listrik, jalan, air bersih melonjak tajam, diikuti timbulnya masalah sampah..
Pikiran Rakyat: Apa kesadaran penduduk Bandung terhadap masalah sampah bisa dimasukkan kategori positif ?
Kusnaka: Ini yang harus kita bangun secara perlahan-lahan. Karena membicarakan sampah, saya lebih suka lebih dulu membahas institution building nya. Kita selama ini lebih suka menjalankan proses penanganan sampah yang mahal. Mulai dari membangun TPS di tempat-tempat tertentu, kemudian sampah diangkut menggunakan kendaraan sampah ke TPA.
Proses perjalanan sampah dari rumah penduduk hingga TPA menempuh rantai yang cukup panjang. Selain menghabiskan waktu yang cukup lama untuk sampai di TPA, sampah juga menggunakan kendaraan pengangkut yang menghabiskan bensin. Belum lagi sekian banyak kebersihan yang harus dipekerjakan oleh Dinas Kebersihan.
Sampah yang tertumpuk di TPS pasti menimbulkan polusi udara bagi lingkungan setempat, demikian pula sampah yang dibuang pada TPA. Jadi bisa dibayangkan, biaya mahal yang dikeluarkan ternyata tak mampu menuntaskan masalah sampah.
Pikiran Rakyat: Di mana posisi masyarakat dalam masalah ini ?
Kusnaka: Selama ini masyarakat menggemari proses instan. Sampah dibungkus plastik, kemudian dibuang seenaknya di saluran air atau di kali dan sungai tanpa memperhitungkan dampaknya. Apakah kualitas air menurun, atau banjir bisa melanda jika saluran air tersumbat tak masuk dalam hitungan instan masyarakat kita. Repotnya, sampah plastik tak bisa terurai seperti halnya sampah organik.
Lebih parah lagi, pengelolaan sampah yang kita lakukan bergaya feodalistik. Jadi sampah yang tampak di permukaan, atau di sekitar rumah-rumah pejabat pemerintah dan jalan utama dibersihkan. Ke mana sampah itu dibuang tidak menjadi soal penting. Di daerah pinggiran, sampah belum tentu selalu dibersihkan karena nilai daerah tersebut dianggap tak begitu penting.
Pikiran Rakyat: Dalam hal ini apa yang bisa dilakukan menyadarkan masyarakat kita ? Pada beberapa kasus yang cukup unik, warga yang membuang sampah seenaknya di jalan, begitu pergi ke LN seperti ke Singapura ternyata bisa sangat disiplin membuang sampah pada tempatnya ?
Kusnaka: Masyarakat juga kesal, setiap kali membayar listrik, terhadap mereka dibebankan biaya sampah yang dipukul rata. Jelas ini tidak rasional dan di jalan, di tempat-tempat tertentu dekat lingkungan mereka harapkan bersih ternyata masih dipenuhi sampah.
Di Singapura, segala sesuatu dilakukan secara konstektual, dan kita tahu persis ada aturan yang melindungi kita tanpa pengecualian. Tetapi yang harus saya sampaikan, setiap manusia itu pada dasarnya baik karena punya hati dan pikiran. Jadi problem utamanya adalah pendekatan pemerintah kepada masyarakat. Seluruh masyarakat harus diajak berperan serta.
Kasus Bojong, adalah contoh di mana dialog tidak berjalan, antara pihak pemerintah dan swasta serta masyarakat. Dengan demikian setiap keputusan yang dihasilkan akan menimbulkan kecurigaan masyarakat. Pada akhirnya kecurigaan akan menghasilkan konflik, tetapi saya masih melihatnya dalam pendewasaan masyarakat kita. Masyarakat kita perlu waktu untuk mendewasakan diri, dan kita harus terus melangkah ke arah itu.
Pikiran Rakyat: Apa Bapak optimis sinergi antaran pemerintah dan masyarakat serta pihak ketiga yang dalam hal pihak swasta bisa berjalan mulus ?
Kusnaka: Yang pertama, perilaku masyarakat terhadap sampah harus diubah. Untuk itu, kita perlu menanamkan budaya pengelolaan sampah berbasis masyarakat.
LPM Unpad telah mencoba sebuah sistem penanganan berbasis masyarakat mulai dari tingkat kelurahan yang sangat murah, efektif dan bersih lingkungan. Sistem ini memerlukan lahan seluas 200 meter persegi untuk bangunan pabrik, kemudian 4 pemulung terlatih, serta mesin pengelola sampah.
Pikiran Rakyat: Apakah dalam hal ini pemerintah bisa mengandalkan upaya masyarakat setempat 100 persen ?
Kusnaka: Pemerintah bisa berperan serta menyumbangkan lahan seluas 200 meter persegi pada setiap kelurahan. Sampah yang dilekola pada setiap pabrik tersebut maksimal 1 ton setiap hari, dan dengan teknologi yang dikembangkan LPM, hanya dalam waktu satu minggu sampah organik sudah diolah menjadi kompos yang bisa dijual.
Pikiran Rakyat: Tidak semua orang mengerti perbedaan sampah organik dan jenis sampah lainnya?.
Kusnaka: Penanganan di tingkat kelurahan akan memberikan peluang lebih besar meningkatkan pengetahuan masyarakat pada jenis-jenis sampah.
Setiap rumah dimintah memisah�kan sampah organik yang mudah terurai, seperti sisa-sisa makanan, sayuran, dengan sampah plastik dan sampah kaleng pada kantong yang berbeda.
Setiba di pabrik pengolahan sampah organik bisa segera diproses, sementara plastik dan kaleng bisa dijual oleh pemulung yang bertugas di tempat tersebut. Keseluruhan pabrik pengolahan sampah yang direncanakan LPM Unpad ini membutuhkan biaya sekira Rp 200 juta.
Pikiran Rakyat: Dalam banyak hal jika sudah menyangkut biaya, rencana yang bagus seringkali terunda atau bahkan terbengkalai. Dari mana biaya Rp 200 juta bisa didapatkan masyarakat ?
MENGATASI masalah sampah bukan hanya sekadar membersihkan lingkungan yang kotor dan tercemar akibat sampah yang berserakan. Mengatasi sampah juga bukan cuma membangun fasilitas TPS (tempat pembungan sementara) dan TPA (tempat pembuangan akhir).
Berulangkali pemerintah daerah bekerja keras meningkatkan armada dan pembangunan tempat pembuangan sampah, namun hasilnya akan sia-sia jika perilaku masyarakat tak berubah. Hal itu ditekankan Ketua Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Unpad, Prof. Dr. H. Kusnaka Adimihardja, M.A., dalam wawancara dengan Pikiran Rakyat yang selengkapnya kami sajikan di bawah ini.
**
Pikiran Rakyat: Sebagai warga Kota Bandung, apa yang bapak lihat dari masalah sampah dan penanganannya selama ini ?
Kusnaka: Sebagai warga kota, jelas yang tampak di depan mata Kota Bandung tidak sebersih 10 atau duapuluh tahun lalu. Ini masalah serius, tetapi harus kita akui sampah hanya merupakan masalah sub sistem. Masalah bertambahnya penduduk Kota Bandung, seperti juga pertamabahan penduduk Indonesia yang sangat pesat tentu berdampak sangat luas. Sekira 50 persen penduduk Indonesia menempati kota-kota besar, sehingga kebutuhan listrik, jalan, air bersih melonjak tajam, diikuti timbulnya masalah sampah..
Pikiran Rakyat: Apa kesadaran penduduk Bandung terhadap masalah sampah bisa dimasukkan kategori positif ?
Kusnaka: Ini yang harus kita bangun secara perlahan-lahan. Karena membicarakan sampah, saya lebih suka lebih dulu membahas institution building nya. Kita selama ini lebih suka menjalankan proses penanganan sampah yang mahal. Mulai dari membangun TPS di tempat-tempat tertentu, kemudian sampah diangkut menggunakan kendaraan sampah ke TPA.
Proses perjalanan sampah dari rumah penduduk hingga TPA menempuh rantai yang cukup panjang. Selain menghabiskan waktu yang cukup lama untuk sampai di TPA, sampah juga menggunakan kendaraan pengangkut yang menghabiskan bensin. Belum lagi sekian banyak kebersihan yang harus dipekerjakan oleh Dinas Kebersihan.
Sampah yang tertumpuk di TPS pasti menimbulkan polusi udara bagi lingkungan setempat, demikian pula sampah yang dibuang pada TPA. Jadi bisa dibayangkan, biaya mahal yang dikeluarkan ternyata tak mampu menuntaskan masalah sampah.
Pikiran Rakyat: Di mana posisi masyarakat dalam masalah ini ?
Kusnaka: Selama ini masyarakat menggemari proses instan. Sampah dibungkus plastik, kemudian dibuang seenaknya di saluran air atau di kali dan sungai tanpa memperhitungkan dampaknya. Apakah kualitas air menurun, atau banjir bisa melanda jika saluran air tersumbat tak masuk dalam hitungan instan masyarakat kita. Repotnya, sampah plastik tak bisa terurai seperti halnya sampah organik.
Lebih parah lagi, pengelolaan sampah yang kita lakukan bergaya feodalistik. Jadi sampah yang tampak di permukaan, atau di sekitar rumah-rumah pejabat pemerintah dan jalan utama dibersihkan. Ke mana sampah itu dibuang tidak menjadi soal penting. Di daerah pinggiran, sampah belum tentu selalu dibersihkan karena nilai daerah tersebut dianggap tak begitu penting.
Pikiran Rakyat: Dalam hal ini apa yang bisa dilakukan menyadarkan masyarakat kita ? Pada beberapa kasus yang cukup unik, warga yang membuang sampah seenaknya di jalan, begitu pergi ke LN seperti ke Singapura ternyata bisa sangat disiplin membuang sampah pada tempatnya ?
Kusnaka: Masyarakat juga kesal, setiap kali membayar listrik, terhadap mereka dibebankan biaya sampah yang dipukul rata. Jelas ini tidak rasional dan di jalan, di tempat-tempat tertentu dekat lingkungan mereka harapkan bersih ternyata masih dipenuhi sampah.
Di Singapura, segala sesuatu dilakukan secara konstektual, dan kita tahu persis ada aturan yang melindungi kita tanpa pengecualian. Tetapi yang harus saya sampaikan, setiap manusia itu pada dasarnya baik karena punya hati dan pikiran. Jadi problem utamanya adalah pendekatan pemerintah kepada masyarakat. Seluruh masyarakat harus diajak berperan serta.
Kasus Bojong, adalah contoh di mana dialog tidak berjalan, antara pihak pemerintah dan swasta serta masyarakat. Dengan demikian setiap keputusan yang dihasilkan akan menimbulkan kecurigaan masyarakat. Pada akhirnya kecurigaan akan menghasilkan konflik, tetapi saya masih melihatnya dalam pendewasaan masyarakat kita. Masyarakat kita perlu waktu untuk mendewasakan diri, dan kita harus terus melangkah ke arah itu.
Pikiran Rakyat: Apa Bapak optimis sinergi antaran pemerintah dan masyarakat serta pihak ketiga yang dalam hal pihak swasta bisa berjalan mulus ?
Kusnaka: Yang pertama, perilaku masyarakat terhadap sampah harus diubah. Untuk itu, kita perlu menanamkan budaya pengelolaan sampah berbasis masyarakat.
LPM Unpad telah mencoba sebuah sistem penanganan berbasis masyarakat mulai dari tingkat kelurahan yang sangat murah, efektif dan bersih lingkungan. Sistem ini memerlukan lahan seluas 200 meter persegi untuk bangunan pabrik, kemudian 4 pemulung terlatih, serta mesin pengelola sampah.
Pikiran Rakyat: Apakah dalam hal ini pemerintah bisa mengandalkan upaya masyarakat setempat 100 persen ?
Kusnaka: Pemerintah bisa berperan serta menyumbangkan lahan seluas 200 meter persegi pada setiap kelurahan. Sampah yang dilekola pada setiap pabrik tersebut maksimal 1 ton setiap hari, dan dengan teknologi yang dikembangkan LPM, hanya dalam waktu satu minggu sampah organik sudah diolah menjadi kompos yang bisa dijual.
Pikiran Rakyat: Tidak semua orang mengerti perbedaan sampah organik dan jenis sampah lainnya?.
Kusnaka: Penanganan di tingkat kelurahan akan memberikan peluang lebih besar meningkatkan pengetahuan masyarakat pada jenis-jenis sampah.
Setiap rumah dimintah memisah�kan sampah organik yang mudah terurai, seperti sisa-sisa makanan, sayuran, dengan sampah plastik dan sampah kaleng pada kantong yang berbeda.
Setiba di pabrik pengolahan sampah organik bisa segera diproses, sementara plastik dan kaleng bisa dijual oleh pemulung yang bertugas di tempat tersebut. Keseluruhan pabrik pengolahan sampah yang direncanakan LPM Unpad ini membutuhkan biaya sekira Rp 200 juta.
Pikiran Rakyat: Dalam banyak hal jika sudah menyangkut biaya, rencana yang bagus seringkali terunda atau bahkan terbengkalai. Dari mana biaya Rp 200 juta bisa didapatkan masyarakat ?
Kusnaka: Masyarakat dan pemerintah bisa menggandeng pihak swasta, atau bisa saya contohkan pihak Pindad yang sanggup memproduksi mesin pengolah sampah. Hasil akhir berupa kompos merupakan produk yang bisa dijual dan menghasilkan uang bagi kelurahan setempat.
Yang lebih penting lagi, seluruh sampah organik yang dikelola di pabrik merupakan sampah kering sehingga tidak menimbulkan bau. Secara otomatis pula, sampah setiap kelurahan tak perlu menumpuk di TPS dan kemudian diangkut ke TPA, sehingga sampah tak perlu keluar dari lingkungan kelurahan setempat.
Prinsipnya, pengelolaan ini berbasis “zero waste” (bersih lingkungan) dan kelurahan mendapat keuntungan, sedangkan petugas menerima honor.
Pikiran Rakyat: Apakah Bapak optimis teknologi pengolahan sampah berbasis masyarakat yang disodorkan LPM akan populer dan bisa diterima semua pihak ?
Kusnaka: Ditinjau dari segi biaya murah dan peran serta masyarakat seharusnya sistem ini bisa diterima. Tetapi saya khawatir birokrat kita lebih suka pengolahan biaya tinggi dan mereka lebih suka projek mahal.
Tetapi ada satu hal penting yang bisa dicapai lewat pengelolaan sampah berbasis masyarakat, yakni mengubah perilaku masyarakat terhadap sampah yang kini memiliki nilai tambah. ( Johnny F Tamaela/PR).***
