JAKARTA. Presiden Joko Widodo meminta dua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor energi, yakni PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan PT Pertamina, untuk membuka kesempatan bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk ikut serta dalam proyek pembangunan di sektor energi.
Upaya ini dilakukan untuk menggairahkan perekonomian nasional lewat pemanfaatan produk dalam negeri, UKM, penciptaan lapangan kerja, serta menumbuhkan daya beli masyarakat.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, permintaan ini disampaikan presiden ketika memanggil kedua perusahaan pelat merah itu ke komplek Istana, kemarin.
“Di PLN ada proyek pembangkit mikrohidro dan minihidro, serta pembangunan transmisi. Kemudian, di Pertamina juga diminta agar diidentifikasi apa saja kegiatan yang bisa diserahkan kepada UMKM,” kata Darmin, Senin (27/6).
Pelibatan pelaku UMKM dalam beberapa proyek di bidang energi seperti dalam proyek pembangkit mikrohidro dan minihidro juga dilakukan lantaran sebagian besar teknologinya sudah mampu dikuasai oleh perusahaan dari dalam negeri.
Nantinya, kedua BUMN besar itu akan membuat aturan main untuk merealisasikan rencana mengikutsertakan pelaku UMKM dalam proyek pemerintah di sektor energi. Sehingga, mekanisme ini akan mengakomodasi pengusaha kecil untuk menggarap proyek, ketimbang perusahaan besar atau swasta asing.
Perlu sosialisasi
Agar rencana ini bisa berjalan dengan baik, kata Darmin perlu ada sosialisasi yang intensif ke pelaku UMKM di seluruh Indonesia. Dengan begitu, informasi tentang pelibatan UMKM dalam proyek pemerintah di sektor energi bisa sampai ke pelaku UMKM di seluruh Indonesia.
Pemerintah menargetkan pelaksanaan proyek untuk pelaku UMKM ini bisa terealisasi mulai tahun ini. “Untuk menjalankan proyek ini kan memang banyak UMKM yang berminat, tetapi yang penting itu ya dikomunikasikan supaya bisa tahu semua pelaku usaha,” kata Darmin.
Sementara itu, PT PLN siap memenuhi perintah presiden. Perusahaan negara di sektor ketenagalistrikan ini siap menawarkan proyek-proyek pembangkut listrik tenaga minihidro (PLTMH) di luar Jawa ke pengusaha kecil.
Direktur Pengadaan PT PLN Supangkat Iwan Santoso bilang, selama ini pembangkit mikrohidro dengan kapasitas rata-rata 100 kilowatt (KW) hingga 200 KW sudah cukup banyak jumlahnya. “Mungkin jumlah total kapasitasnnya lebih dari 100 MW, ” jelasnya.
Menurutnya, PLN siap mengakomodasi peran UMKM di proyek pembangkit. “Secara hukum masih belum ada batasan proyek mana yang untuk UMKM atau perusahaan besar, namun kami siap memberi dukungan bagi UMKM untuk kemudahan permodalan di perbankan sehingga bisa dapat kelayakan proyek,” ujar Supangkat.
